INOVASI PROGRAM PELAYANAN ANTAR LANGSUNG (PETARUNG) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU
DOI:
https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.48Keywords:
Inovasi Pelayanan, Pelayanan PublikAbstract
Inovasi dalam suatu instansi pemerintahan pelayanan publik adalah suatu hal penting dalam lingkungan pemerintahan yang menjadi permasalahan publik yang sering terjadi. Inovasi yang diciptakan dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan antar langsung adalah suatu program yang diciptakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data di peroleh dari hasil observasi dan wawancara. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Rogers dalam Wuri mengenai atribut inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pelayanan antar langsung di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan dari keuntungan, kesesuaian, kerumitan, kemungkinana, dan kemudahan sudah berjalan sesuai dengan program. Faktor penghambat terdapat dalam proses pelaksanaan program inovasi pelayanan antar langsung yaitu kesalahan dalam penginputan data alamat pemohon mengakibatkan para petugas pelayanan antar langsung mengalami kesulitan dalam pengantaran berkas mengakibatkan terjadinya salah pengantaran berkas yang tertukar. Dan kesalahan yang terdapat pada pemohon layanan yang tidak lengkap memeberikan alamat kepada petugas pelayanan antar langsung (Petarung). Rekomendasi dari Pelayanan Antar Langsung ini masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor untuk mengambil berkas atau produk karna para petugas akan mengantar langsung kerumah pemohon. Saran yang dapat penulis berikan mengenai proses pelaksanan inovasi pelayanan antar langsung di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru agar dapat berjalan secara optimal adalah : petugas petarung harus lebih teliti lagi dalam penginputan data alamat pemohon,dan masyarakat harus lebih lengkap lagi memberikat alamat yang akan di antar berkasnya kepada petugas petarung agar petugas pelayanan antar langsung tidak mengalami kesulitan dalam pencarian alamat pemohon.
References
Anggraini, Mita Dian. Dkk. 2017. Inovasi Pelayanan SAKINA di Puskesmas Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi (SAKINA Service Innovation at Sempu Public Health Center, Sempu Sub Regency, Banyuwangi Regency)E-SOSPOL. 4 (2)
Arisandy, Winda. 2015. Strategi Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Metode CRC (Citizen Report Card) di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Surabaya
Asmara, A. Y & Rahayu, A. Y.S 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Bayuwangi dalam Prespektif Matrik Inovasi Sektor Publik. Universitas Indonesia. 3 (2)
Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Politikom Indonesia, 3(1), 66–77.
Aulia, N., Muchsin, S., & Pindahanto, R. (2020). Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (Studi Inovasi Mobil Senyum, PLL Penak, dan 3 in 1). Jurnal Respon Publik, 14(4), 59–69.
Basri, Zaenal. 2018. Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Banteng. Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar
Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10(3), 569–586.
Dadang, M. Fanny, P. (2021) Analisis Atribut Inovasi Pelayanan Kesehatan Taman Obat Keluarga di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Darman, A. A. El. (2018). Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Inovasi Pelayanan yang dilakukan Oleh Kecamatandi Kota Padang. Skripsi Ilmu Administrasi Negara. Fisip.Universitas Andalas.
Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik ( Studi pada Inovasi Pelayanan “ Kumis MbahTejo ” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta ). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(2), 156–167.
Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. Jurnal At-Taqaddum, 8(1), 21–46.
Ilham. (2016). Inovasi Pelayanan Dalam Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada Uptd Samsat Kota Bukittinggi.Jurnal Online Mahasiswa (JOM), 3 (2).
Lestari, T. P. (2013). Kontribusi Sistem Pengarsipan dan Layanan Satu Atap Terhadap Efesiensi Kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), 1(3).
Mindarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2 (4)
Niken, P. S., Mayarni (2021) Inovasi Pelayanan Publik Menuju Smart City Madani di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Prawira, M.A., Noor, I., & Nurani, F. (2014). Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center Spdgdt 119 sebagai Layanan Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2 (4),715-721.
Wahyu, A. Mayarni. (2022) Adopsi Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Website “Disdukcapilbisa” Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Masa Pandemi Covid-19
Azwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan Jakarta: Binarupa Aksara Publisher
Creswell, W. J. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hardiyansyah. (2022). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media
Holidin, D., Hariyati, D., & Sunarti, E.S. (2016). Reformasi Birokrasi Dalam Transisi (Pertama). Yogyakarta:CV Budi Utama.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (konsep, teori, dan isu). Yogyakarta: Gava Media
Kusdi. (2009). Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanioka
Larasati, E. (2015). Inovasi Pelayanan Publik bidang perijinan di Kabupaten Kudus. Semarang
Minasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. Kebijakan dan Manajemen Publik, 1 (1)
Sumarto, Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi disektor publik. Jakarta:STIA-LAN Press
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
Surat Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kedua UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ketiga PP No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
