PERAN SISTEM INFORMASI MANAJAMEN APLIKASI SADASBOR DALAM MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DOI:
https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.44Keywords:
Reformasi Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, good governance, e governance, SADASBORAbstract
Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aktifitasnya, di antaranya dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah mendapat perhatian. Pemerintah melalui penerapan e- goverment dan telah memeperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-government.. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan instansi yang sudah memiliki sistem informasi untuk kepegawaian yang mencakup pendaftaran CPNS, layanan mutasi pegawai yang mencakup pengadaan NIP, kenaikan pangkat pensiun, dan e- PUPNS. e-PUPNS merupakan sistem pendataan ulang PNS elektronik untuk memeperoleh data yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang mendukung pengelolaan manajemen yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Penggunan tekhnologi kepegawaian yang terbaru dari BKN ada pemutakhiran data base seluruh Aparatur Sipil Negara yaitu Updateng data pegawai melalui aplikasi My SAPK BKN. Proses penerapan tekhnologi pada administrasi kepegawaian merupakan cara pemerintah dalam hal membangun dan menunjang reformasi birokrasi pada Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta mendukung sistem pemerintahan yang good governance dan penerapan e governance adalah penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR). Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kedisiplinan Pegawai.
References
Bamang triyono, Haryo Raharjo, Faiq, Meitha ika pratiwi, Novi Mulia AYu, and Tini Partini, Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. 2013.
E. Prasojo and T. Kurniawan, “Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia,” Symp. A Q. J. Mod. Foreign Lit., pp. 1–15, 2008, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id.
B. R. A. G. H. F. A. Pritasari, D. Pringgabayu, and D. M. A. Ramdlany, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi. 1384.
F. G. Tulusan and G. B. Tampi, “PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,” 1993.
R. Katharina, Reformasi Birokrasi Indonesia Dan Revolusi Industri 4.0. 2019.
