INVENTARISASI ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI OLEH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DOI:
https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.35Keywords:
Inventarisasi, Aset, Pengelolaan KeuanganAbstract
Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Ada pun rumusan permasalahan pada penelitian adalah Bagaimanakah inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ? Apakah hambatan dalam inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui hambatan dalam inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya terkait dengan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, diambil kesimpulan yaitu kegiatan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa masih belum terlaksananya dengan baik kegiatan inventarisasi aset serta terdapat hambatan terkait inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Sumber daya manusia dan Kinerja yang rendah.
References
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
Bragan, Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: University Press, 1992)
Eka Fitriyani. 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Timur). Jurnal Administrasi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Fais, Satrianegara, Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997)
Hidayat, Muctar. Manajemen Aset (Privat dan Publik). (Yoyakarta: Laksbang Presindo, 2012).
Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, (Yogyakarta: Gaya Media, 2008)
Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Erlangga, 2009)
Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
Moenir, H.A.S., Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Rosda Karya, 2018)
Pangabean.2015. Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006)
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012)
Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Unpar Press, 2006)
Simamora, Bilson, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan. Profitabel, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Sinambela, Lijanpoltak, Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, Dan Implementasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan RND Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2016)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018)
Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
Tangkilisan, Nogi Hessel, Manajemen Publik, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2005)
Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun 2007.
KEPMENPAN No. 81 tahun 1993
